Dutaswaranews.com,JAKARTA – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar seminar strategis bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Forum ini menjadi wadah sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan arah baru pendidikan kepolisian yang adaptif terhadap dinamika global.
Seminar ini menggarisbawahi urgensi transformasi pendidikan sebagai pilar utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan dan kemajuan teknologi di era digital.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa kualitas pendidikan kepolisian merupakan cermin peradaban bangsa. Menurutnya, institusi Polri harus berpijak pada supremasi hukum, perlindungan HAM, serta akuntabilitas yang tinggi.
“Masa depan Polri bergantung pada kualitas pendidikannya. Insan Polri tidak hanya dituntut profesional secara teknis, tetapi juga harus cerdas, bermoral, dan modern agar mampu melampaui cepatnya perubahan zaman,” ujar Chryshnanda.
Ia menambahkan, transformasi menuju electronic policing dan forensic policing adalah keharusan di era digital. Polisi, lanjutnya, harus hadir sebagai penjaga kemanusiaan dan pembangun peradaban yang berbasis pada ilmu pengetahuan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, menyoroti pentingnya reformasi Polri secara holistik. Ia menekankan perlunya penguatan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman HAM serta penguasaan teknologi mutakhir.
Dalam aspek ketatanegaraan, Habiburokhman menegaskan posisi politik DPR yang tetap menempatkan Polri langsung di bawah kendali Presiden. “Ini merupakan sikap tegas sesuai konstitusi dan Ketetapan MPR untuk memastikan akselerasi reformasi birokrasi berjalan optimal,” jelasnya.
Menanggapi fenomena sosial ‘no viral no justice’, Habiburokhman menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan informasi. Ia menekankan bahwa kunci menjaga kepercayaan publik adalah responsivitas dan transparansi institusi dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Senjata utama kita dalam merawat kepercayaan masyarakat adalah keterbukaan. Seberat apa pun tantangannya, transparansi akan memberikan ruang bagi publik untuk tetap percaya pada institusi penegak hukum,” pungkasnya.
Seminar ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi manajemen SDM dan reformasi birokrasi Polri, guna melahirkan personel yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan masa depan.
(Anisa)
