dutaswaranews.com,KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus memacu standardisasi dan legalitas produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi menembus pasar nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Pelatihan Kewirausahaan: Strategi Efektif dan Efisien Pengurusan Izin BPOM di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kota Bekasi, Rabu (22/7).
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan bahwa sertifikasi BPOM bukan sekadar pemenuhan aspek kewajiban administratif. Legalitas tersebut merupakan instrumen krusial untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus membuka keran distribusi yang lebih luas.
“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen hadir memberikan pendampingan berkelanjutan agar produk lokal memiliki standar mutu tinggi dan mampu bersaing di pasar kompetitif,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Agenda ini turut menggalang sinergi lintas instansi skala nasional. Hadir dalam kegiatan tersebut Pembina I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan RI Sumarni Yassirli, Pembina UMKM Perkit Lin Afriansyah Noor, Ketua DWP Kemnaker RI Siti Munfarida, serta Ketua Forum Wirausaha Mandiri Aisyah.Selain itu, dukungan sektor privat dan vertikal ditunjukkan oleh kehadiran Presiden IMA Chapter Bekasi Ferry Haryawan, Kepala BPKK Dini Antari Widianingsih, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Dzikron.
Melalui pelatihan ini, para pelaku usaha mendapatkan edukasi komprehensif mengenai simplifikasi prosedur birokrasi penjaminan mutu. Peserta dibekali strategi taktis dalam memenuhi persyaratan teknis dan tata cara pemenuhan regulasi keamanan pangan serta obat-obatan.
Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi bisnis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat. Penguatan kapasitas SDM secara inklusif ini diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus mengantarkan produk lokal Bekasi menuju pasar global.
(DND/Dokpim/An)
