Tanggulangi Banjir, Pemkot Bekasi Wajibkan Swasta Bangun Sumur Resapan di Lahan Fasos-Fasum

Zamroni
banner 120x600

Dutaswaranews.com ] KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi resmi memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam upaya mitigasi banjir dan konservasi air. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menetapkan kebijakan strategis yang mewajibkan pihak swasta pengelola lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik pemerintah untuk membangun sumur resapan.

Kebijakan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Tri menegaskan bahwa setiap entitas swasta yang memanfaatkan aset daerah memiliki tanggung jawab moral dan operasional terhadap pelestarian lingkungan.

“Pihak swasta yang menyewa lahan pemerintah wajib berkontribusi nyata. Pembangunan sumur resapan ini adalah komitmen bersama agar air hujan dapat langsung terserap ke tanah, sehingga meminimalisir potensi genangan di wilayah sekitarnya,” ujar Tri Adhianto.

BACA JUGA:  RS Hermina Bekasi Operasikan Layanan Kedokteran Nuklir, Perkuat Diagnostik Kanker di Jawa Barat

Tiga Pilar Tata Kelola Lingkungan

Program ini mengusung tiga fokus utama, yakni perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), optimalisasi lubang biopori untuk pengendalian banjir skala mikro, serta pembangunan sumur resapan standar dengan dimensi 1 x 40 meter.

Selain sektor usaha, langkah preventif ini juga menyasar institusi pendidikan. Pemerintah berencana mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan sarana resapan air di lingkungan sekolah, guna menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

BACA JUGA:  Polisi Bersama Aliansi Ormas, LSM Kota Bekasi, Jaga keamanan, kondusivitas Wilayah

Transparansi dan Akuntabilitas

Guna memastikan efektivitas di lapangan, Pemkot Bekasi menggandeng aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk mengawasi implementasi kebijakan ini. Langkah kolaboratif dan kolektif ini diambil demi menjamin transparansi serta akuntabilitas program di mata publik.

Tri optimistis bahwa integrasi antara pembangunan infrastruktur dan konservasi air akan memperkuat ketahanan kota, baik saat menghadapi intensitas hujan tinggi maupun ancaman kekeringan di musim kemarau.

“Kita bergerak dengan prioritas yang jelas. Dengan cadangan air tanah yang terjaga, masyarakat tidak perlu lagi khawatir saat pergantian musim,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Wali Kota Bekasi Sambut Wamendagri, Evaluasi Kebijakan WFH

 

(Ndoet/Ans)