Dutaswaranews.com,KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus mematangkan langkah transformasi birokrasi melalui penguatan budaya kerja digital dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Dalam apel besar yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Pemkot Bekasi menegaskan komitmennya terhadap efisiensi kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) serta perluasan jalinan kemitraan strategis, Senin (13/04).
Agenda utama dalam kegiatan ini meliputi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Kesehatan Berbasis Kependudukan (LKM-NIK) dengan sejumlah rumah sakit terkemuka. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan data NIK guna menjamin pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien bagi warga Bekasi.
Tercatat belasan institusi kesehatan terlibat dalam sinergi ini, di antaranya RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, RSUD Jatisampurna, hingga jaringan RS swasta seperti RS Mitra Keluarga, RS Hermina, dan RS Siloam.
Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi
Dalam arahannya, Wali Kota Tri Adhianto menekankan bahwa kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMD bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan instrumen percepatan digitalisasi pemerintahan.
“Penerapan WFH ini adalah bagian dari upaya membangun budaya kerja yang fleksibel, efisien, dan berbasis digital. Fokus utama kami tetap pada produktivitas yang terukur meski bekerja dari lokasi yang berbeda,” ujar Tri Adhianto.
Sejalan dengan semangat keberlanjutan, Pemkot Bekasi juga mewajibkan penggunaan sepeda atau moda transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret dalam efisiensi konsumsi BBM sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan.
Penguatan Kemitraan Wilayah
Selain fokus pada digitalisasi dan kesehatan, kegiatan ini juga merangkaikan pelantikan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Wali Kota berharap LPM dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan secara optimal.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Junaedi, beserta jajaran kepala OPD dan camat se-Kota Bekasi.
Seluruh rangkaian kebijakan ini menjadi representasi komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif.
(Anisa/bon/Dokpim)
