dutaswaranews.com, Bandung — Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antarinstansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025 yang digelar Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12–13 November 2025.
Agenda tahunan tersebut menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meninjau kinerja pelayanan Kesamsatan nasional, sekaligus merumuskan kebijakan dan inovasi layanan di masa mendatang.
Jasa Raharja sebagai bagian dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja untuk mewujudkan layanan publik yang semakin modern, cepat, dan inklusif.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan bahwa SAMSAT merupakan contoh nyata sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan publik yang terintegrasi kepada masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, SAMSAT merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara Polri, Bapenda, dan PT Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 2.125 Kantor Bersama Samsat di seluruh Indonesia yang melayani registrasi kendaraan, pemungutan PKB dan BBNKB, serta pengutipan SWDKLLJ,” ujar Dewi. Rabu (12/11/2025).
Dewi juga menyoroti hasil survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak, yang mengungkap bahwa kemampuan finansial masih menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Ia menilai perlu adanya kebijakan yang lebih adaptif untuk mendorong kepatuhan sukarela masyarakat.
Per Oktober 2025, tingkat kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tercatat sebesar 53,41 persen dari total potensi. Sementara itu, digitalisasi layanan menunjukkan perkembangan pesat dengan peningkatan transaksi Samsat Online sebesar 22,22 persen dan transaksi aplikasi SIGNAL yang tumbuh 26,56 persen secara tahunan (year-on-year).
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam Anev Regident 2025 adalah penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar semakin mudah diakses masyarakat.
“Hari ini kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Ini semangat pelayanan terintegrasi SAMSAT, termasuk penegakan hukum yang telah bertransformasi dengan ETLE. Saat ini, 95 persen penegakan hukum dilakukan melalui ETLE dan 5 persen melalui tilang manual,” tegas Agus.
Ia berharap rapat koordinasi dan rapat teknis kali ini dapat memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, baik di Polri, Korlantas, SAMSAT, maupun Jasa Raharja.
Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan sinergi antarinstansi, Jasa Raharja memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda terbaik dalam pelaksanaan program kerja Kesamsatan. Penghargaan mencakup kategori Peningkatan Keterisian Data, Digitalisasi Pembayaran Samsat, Sosialisasi Kesamsatan, serta Pelopor Implementasi Penghapusan Regident Ranmor.
Dewi berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Jasa Raharja dalam Anev Regident 2025 menjadi bukti komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus mempercepat transformasi layanan publik, agar semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi dengan Polri, Bapenda, dan seluruh pemangku kepentingan, Jasa Raharja berupaya menghadirkan pelayanan Kesamsatan yang modern, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat Indonesia.
