Dutaswaranews.com||KOTA BEKASI – Rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berkantor di setiap Rukun Warga mulai Januari 2027 mendapat dukungan dari sejumlah ketua RW. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan persoalan di lingkungan.
Dukungan tersebut disertai masukan terkait kesiapan pelaksanaan, mulai dari kepastian jadwal, fasilitas tempat berkantor, hingga keterlibatan perangkat daerah agar aspirasi warga dapat ditindaklanjuti secara langsung.
Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Wage Tirta yang juga Ketua FKRW Bekasi Jaya, menilai kepastian jadwal menjadi kunci agar pengurus RW dan warga dapat mempersiapkan diri.
“Program ini sangat bagus. InsyaAllah kalau jadwalnya jelas tentu masyarakat kita bisa hadirkan untuk curhat langsung ke pak wali terkait dengan persoalan di wilayah,” ujar Wage.
Ia mengingatkan fasilitas di setiap RW berbeda, bahkan ada yang belum memiliki kantor RW sehingga perlu disiapkan alternatif lokasi yang layak agar agenda berkantor berjalan nyaman.
Dukungan serupa disampaikan Ketua RW 13 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Agustiono. Ia menilai kehadiran wali kota hingga menginap di lingkungan RW akan membuka ruang komunikasi yang lebih dekat.
“Tidak semua warga punya waktu dan kesempatan untuk datang ke Balai Kota menyampaikan persoalan. Ketika Pak Wali Kota datang ke lingkungan kami, masyarakat punya ruang lebih dekat untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan agar suara warga lebih mudah didengar,” ungkap Agustiono.
Ia berharap pertemuan langsung tersebut membantu pengurus RW menyampaikan kebutuhan prioritas wilayah, termasuk pelaksanaan program Lingkar Keren agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sementara Ketua RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Herry Mukti mendorong agar agenda berkantor di RW turut melibatkan perangkat daerah terkait.
“Kami berharap beberapa perangkat daerah ikut mendampingi agar pelayanan kepada masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Dinas terkait juga dapat melihat kondisi di lapangan, misalnya untuk pelayanan administrasi maupun perbaikan wilayah,” kata Herry.
Menurutnya, jika persoalan belum dapat diselesaikan saat kunjungan, warga setidaknya memperoleh penjelasan mengenai proses dan pihak yang menangani.
“Kalau ada persoalan yang belum bisa diselesaikan saat kunjungan, setidaknya warga mendapat penjelasan mengenai proses, pihak yang menangani, dan perkembangan penyelesaiannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan rencana berkantor di RW mulai Januari 2027 untuk memperkuat komunikasi sekaligus melihat langsung persoalan di tingkat lingkungan, termasuk pemanfaatan dana Rp100 juta per RW dalam program Lingkar Keren.
(Ans/ndoet)
