Dutaswaranews.com | Papua – Peringatan Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober dinilai tidak boleh berhenti sebagai seremonial simbolis. Nilai substansialnya harus dihidupkan kembali sebagai fondasi persatuan dan pengawasan demokrasi, khususnya di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua, Haritje Latuihamallo, bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Haritje, sejarah Sumpah Pemuda mengajarkan kesadaran kolektif bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dapat dilakukan secara kedaerahan, melainkan harus berdiri di atas fondasi persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.
“Pemuda sejak dulu memegang posisi penting sebagai garda terdepan dan agen perubahan. Sifatnya yang kritis, penuh semangat, dan adaptif menjadikannya memiliki peran kuat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia menilai, dinamika sosial dan geografis Papua yang luas menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran pemuda sebagai mata dan telinga pengawasan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap suara rakyat bermakna.
Haritje menjelaskan, keterlibatan pemuda dapat diwujudkan melalui langkah konkret yang dekat dengan keseharian. Pertama, berkolaborasi menjadi kader pendidikan pengawasan partisipatif yang diinisiasi Bawaslu. Kedua, menggunakan media sosial secara bijak dengan melakukan periksa fakta, menyebarkan edukasi anti-hoaks, serta menolak politik uang dan kampanye hitam di ruang digital.
Ketiga, membangun diskusi kritis dan literasi kepemiluan di lingkungan kampus, organisasi kepemudaan, komunitas seni, hingga lingkup keluarga terdekat. Keempat, berani melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu yang ditemukan di lapangan secara langsung kepada pengawas pemilu setempat.
“Keberanian moral untuk bersuara dan menolak segala bentuk kecurangan adalah bentuk patriotisme modern yang sangat dibutuhkan bangsa kita,” tegas Haritje.
Ia menekankan, pengawasan partisipatif bukanlah tugas penyelenggara pemilu semata. Tanpa keterlibatan aktif kaum muda, pemilu yang jujur dan adil akan sulit terwujud secara optimal.
“Jika pemuda tahun 1928 berjuang merebut kemerdekaan dengan menyatukan tekad kebangsaan, maka pemuda hari ini berjuang merawat kemerdekaan tersebut dengan mengawal kedaulatan suaranya di bilik suara,” katanya.
Menurut Haritje, momentum Sumpah Pemuda tahun ini harus menjadi pengingat bagi pemuda-pemudi di Tanah Papua untuk turun tangan langsung menjaga kualitas demokrasi.
“Masa depan demokrasi Papua ada di tangan pemuda yang berani bersuara dengan jujur dan berani,” pungkasnya.
