Dutaswaranews.com | Bekasi – Kantor Bersama Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Langkah ini membuahkan apresiasi luas dari masyarakat wajib pajak yang merasakan langsung transformasi layanan yang tertib, cepat, dan sepenuhnya bersih dari praktik percaloan.
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan pada Selasa (14/7), atmosfer pelayanan di loket administratif berjalan sangat kondusif. Digitalisasi dan standardisasi prosedur operasional tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga menutup celah bagi para makelar atau perantara.
Sikap proaktif jajaran petugas loket menjadi salah satu aspek yang paling disoroti.Sejak memasuki area penyerahan berkas, masyarakat langsung disambut oleh petugas yang melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen.
Langkah preventif ini terbukti efektif meminimalkan risiko penolakan berkas di loket utama, sehingga warga tidak perlu membuang waktu untuk bolak-balik akibat kendala administratif.
Ahmad (42), salah seorang warga yang tengah mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menyatakan kepuasannya atas transparansi yang diterapkan.
“Prosesnya sangat transparan dan informatif. Petugas menjelaskan setiap tahapan dengan artikulatif dan ramah. Tidak ada lagi ruang untuk pungutan liar atau tawaran dari pihak ketiga. Semua bisa diurus sendiri dengan mudah,” ujar Ahmad.
Selain kemudahan prosedur, aspek kenyamanan publik juga diperkuat melalui penempatan petugas pemandu di titik-titik krusial. Kehadiran mereka sangat membantu, khususnya bagi wajib pajak lansia atau warga yang baru pertama kali mengurus dokumen kendaraan secara mandiri.
Transformasi yang konsisten ini menjadi parameter keberhasilan Samsat Kabupaten Bekasi dalam membangun kembali kepercayaan publik (public trust). Dengan mengedepankan integritas dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, instansi ini diharapkan mampu mempertahankan performa terbaiknya sekaligus menjadi cetak biru (blueprint) bagi standardisasi pelayanan publik di wilayah lain.
