dutaswaranews.com | Kota Bekasi – Proyek peningkatan Jalan Alinda di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi menuai kritik dari warga dan pengguna jalan. Pengecoran jalan yang dilakukan pada Jumat (6 Maret 2026) malam dinilai tidak disertai pemberitahuan yang memadai sehingga menimbulkan kekacauan lalu lintas di sekitar lokasi.
Sejumlah pengendara mengaku dirugikan karena tidak adanya papan informasi, plank proyek, maupun banner pemberitahuan terkait pekerjaan pengecoran yang menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, banyak pengguna jalan terpaksa memutar arah secara mendadak untuk mencari jalur alternatif.
Salah satu pengguna jalan berinisial U, warga Alinda 2, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Ia mengaku harus memutar jauh saat hendak pulang kerja karena akses jalan tiba-tiba ditutup.
“Saya merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya baru pulang kerja sudah capek, harusnya sudah sampai rumah, tapi malah harus muter lewat Paku karena jalan sudah dicor semua,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ketua RW 21, Mario ST, yang mengaku tidak mendapat informasi sebelumnya terkait pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebut warga banyak mempertanyakan pengerjaan jalan tersebut kepadanya, namun dirinya tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari pihak pelaksana.
“Saya merasa kecolongan. Pengerjaan pengecoran ini tidak ada pemberitahuan sama sekali. Banyak warga bertanya, tapi saya juga tidak tahu jadwal pelaksanaannya. Tiba-tiba malam ini jalan sudah dicor,” kata Mario.
Menurutnya, metode pekerjaan yang menutup seluruh badan jalan juga seharusnya dapat dihindari. Ia menilai pengerjaan bisa dilakukan secara bertahap agar aktivitas warga dan pengguna jalan tetap berjalan.
“Harusnya pengecoran dilakukan setengah-setengah, tidak langsung menutup seluruh jalan. Dengan begitu lalu lintas masih bisa berjalan dan warga tidak terganggu. Kami merasa diabaikan oleh pihak kontraktor,” tegasnya.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek dari PT. Bumi Putra Paninggaran tidak berada di lokasi saat awak media mencoba meminta keterangan terkait pekerjaan tersebut.
Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap pengawasan proyek infrastruktur di Kota Bekasi. Warga berharap Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi lebih selektif dan teliti dalam menentukan kontraktor pelaksana, terutama dalam hal manajemen proyek dan komunikasi kepada masyarakat.
Kurangnya koordinasi dan informasi kepada warga dinilai berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada akses jalan tersebut setiap hari.
Proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kualitas jalan, menurut warga, jangan sampai justru menimbulkan masalah baru akibat lemahnya perencanaan dan komunikasi di lapangan.
