, Jakarta – Persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) kembali mengemuka sebagai isu krusial nasional. Praktik kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan dinilai memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas, mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, serta mengancam keselamatan pengguna jalan.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap upaya penanganan ODOL, Jasa Raharja menghadiri Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang digelar Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, Selasa (16/12/2025), di Gedung Tani Puspo Agro, Sidoarjo.
Kegiatan strategis ini dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, serta para pemangku kepentingan sektor transportasi darat, termasuk PT Jasa Marga (Persero), asosiasi karoseri, dan organisasi angkutan darat.
Kehadiran lintas unsur pemerintah, kepolisian, dan pelaku usaha tersebut menegaskan keseriusan negara dalam membenahi tata kelola transportasi darat, sekaligus memastikan keselamatan publik menjadi prioritas utama.
Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi pijakan awal menuju target besar Indonesia Zero ODOL 2027. Ia menekankan, keberhasilan agenda tersebut menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Target utamanya adalah Indonesia Zero ODOL pada 2027. Ini bukan sekadar penertiban, tetapi upaya mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional. Kegiatan ini harus berkelanjutan, tidak berhenti pada seremoni,” tegas Dudy.
Senada, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi dalam mendukung program nasional tersebut. Menurutnya, normalisasi ODOL menjadi langkah penting untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan efisien, serta menekan kerusakan jalan yang selama ini membebani anggaran daerah.
“Jawa Timur siap memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencapai target Zero ODOL 2027. Sinergi dengan pelaku usaha dan industri karoseri menjadi kunci agar keselamatan, efisiensi, dan produktivitas dapat berjalan seimbang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Perhubungan atas kontribusi aktif perusahaan dalam mendukung program penanganan ODOL. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Korlantas Polri, Gubernur Jawa Timur, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Dewi menegaskan, penertiban kendaraan ODOL memiliki dampak langsung terhadap penurunan risiko kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, kata dia, berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi pengguna jalan lainnya.
“Normalisasi kendaraan ODOL adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat. Jasa Raharja mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang lebih aman,” ujarnya.
Sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan korban kecelakaan, agar perlindungan kepada masyarakat berjalan optimal.
Melalui keterlibatan aktif dalam agenda nasional Zero ODOL, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus hadir melayani masyarakat. Sinergi berkelanjutan dengan seluruh stakeholder diharapkan mampu mewujudkan transportasi darat Indonesia yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
