dutaswaranews.com | Kota Bekasi – Musyawarah Kota (Mukota) ke-VI yang digelar menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan periode 2021–2026.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh potensi pengusaha lokal serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai acara musyawarah Kota Kadin Kota Bekasi yang disebut berhasil menyatukan berbagai elemen pengusaha di wilayah tersebut.
Ruslan mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan kepengurusan baru adalah mengakomodasi seluruh pengusaha lokal agar dapat berhimpun dalam satu wadah organisasi yang solid dan inklusif.
“Dengan instruksi Ketua Umum Kadin Jawa Barat, saya akan mengakomodir semua potensi pengusaha lokal untuk bersama-sama berhimpun di Kadin Kota Bekasi,” ujar Ruslan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kadin.
“Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian dan pembangunan. Karena itu hubungan sinergi, kolaborasi, dan kontribusi positif harus terus dibangun,” katanya.
Ruslan menilai Kadin harus menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari pengusaha kecil, menengah hingga besar. Potensi yang dimiliki para pengusaha lokal, kata dia, perlu dikembangkan agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat lebih mengedepankan pengusaha lokal dalam berbagai peluang usaha dan pembangunan daerah.
“Kami berharap ke depan potensi pengusaha lokal lebih diprioritaskan. Banyak pengusaha dari luar daerah yang beraktivitas di Kota Bekasi, dan itu bukan masalah. Namun pengusaha lokal juga harus mendapatkan ruang dan kesempatan,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Mukota VI Kadin Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, mengatakan musyawarah tersebut merupakan amanat organisasi untuk memilih kepemimpinan baru sekaligus menyusun program strategis bagi dunia usaha di Kota Bekasi.
“Pada hari ini adalah Musyawarah Kota ke-6 Kadin Kota Bekasi karena masa kepengurusan periode 2021–2026 telah berakhir. Ketika masa bakti selesai tentunya harus ada musyawarah,” ujar Aji.
Menurutnya, tahapan Mukota telah dimulai sejak pembukaan pendaftaran pada 23 Februari hingga ditutup pada 21 April 2026. Dari proses tersebut, hanya terdapat satu bakal calon ketua umum yang mendaftar.
“Setelah melalui seluruh tahapan, hanya ada satu bakal calon yang terdaftar. Mudah-mudahan yang terpilih nanti bisa menjadi perekat pelaku usaha dan mampu merangkul semua pihak agar Kadin Kota Bekasi lebih dinamis,” katanya.
Aji berharap kepemimpinan baru Kadin Kota Bekasi mampu memperkuat sinergi antar pelaku usaha serta meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kadin adalah mitra strategis pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Karena itu, ruang kolaborasi ini harus benar-benar memberi manfaat bagi dunia usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aji juga menyoroti kondisi ekonomi global yang dinilai tengah memberi tekanan besar terhadap dunia usaha, termasuk di Indonesia. Ia menyinggung dampak geopolitik internasional terhadap sektor industri dan ekonomi nasional.
“Kondisi geopolitik saat ini sangat berpengaruh. Ketika terjadi konflik internasional dan berdampak pada distribusi energi dunia, harga minyak melonjak dan akhirnya memicu gejolak ekonomi global,” jelasnya.
Menurut Aji, situasi tersebut membuat banyak perusahaan menghadapi tekanan berat hingga melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi bertahan.
“Kalau kita pahami, dunia usaha hari ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan melakukan PHK karena berat untuk bertahan, apalagi menambah tenaga kerja,” katanya.
Karena itu, Kadin berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha, baik melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, maupun regulasi yang mendukung iklim investasi.
“Kami berharap ada kebijakan pemerintah yang memberikan ruang napas bagi pelaku usaha, seperti insentif pajak, kemudahan pinjaman, hingga regulasi yang mempermudah dunia usaha. Tetapi dunia usaha juga harus memberi kontribusi kepada pemerintah, sehingga tercipta win-win solution,” tutupnya.
