Dutaswaranews.com | Kota Bekasi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi kembali kalah dalam sengketa informasi publik melawan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan DLH, sekaligus menutup rangkaian upaya hukum dalam perkara tersebut.
Putusan MA Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang ditetapkan pada 1 Oktober 2026 memuat amar, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Penolakan PK ini menjadi akhir dari perjalanan panjang sengketa yang telah melewati Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, hingga Mahkamah Agung.
DPC AWPI Kota Bekasi sebelumnya memenangkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.
DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Bandung. Namun, pengadilan kembali memenangkan AWPI melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
Upaya berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025 menolak permohonan kasasi DLH Kota Bekasi.
DLH kemudian menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Namun, permohonan tersebut kembali ditolak MA berdasarkan Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026.
Kuasa hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partners Kantor Hukum HANDOYO & REKAN, menyebut penolakan PK tersebut menjadi momentum penting bagi penegakan hukum, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, keputusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa rangkaian upaya hukum DLH Kota Bekasi dalam perkara tersebut telah berakhir.
“Dengan telah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung R.I. yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Sigit Handoyo Subagiono, yang dikenal dengan sapaan SHS, selanjutnya mendesak Wali Kota Bekasi agar segera memerintahkan Kepala DLH Kota Bekasi menjalankan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia juga meminta kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dinilai terjadi di lingkungan dinas tersebut.
“Kami meminta dengan tegas kepada Walikota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan Amar Putusan tersebut dan sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya Penolakan Peninjauan Kembali,” tegas SHS.
Dengan ditolaknya PK, perhatian kini tertuju pada Pemerintah Kota Bekasi, terutama langkah Wali Kota dalam merespons permintaan AWPI agar putusan pengadilan segera dilaksanakan.
Perkara ini juga kembali menyoroti pentingnya kepatuhan badan pemerintahan terhadap putusan pengadilan serta pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.














