dutaswaranews.com | Bogor – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jumat (26/6/2026).
Penyerahan dokumen strategis tersebut merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Sinergi Regulasi Desa Berbasis Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah Organik Menuju Desa Tangguh Iklim dan Mandiri Energi”. Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui regulasi yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Babakan Madang dihadiri Sekretaris Kecamatan Babakan Madang Iskandar, S.AP., M.A., Kepala Seksi Pemerintahan Wahyudin, serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Budi. Kehadiran unsur pemerintah kecamatan menunjukkan dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola lingkungan di tingkat desa.
Tim PKM Universitas Borobudur dipimpin oleh Dr. H. KMS Herman, S.H., M.H., M.Si., didampingi Dilla Hariyanti Tarigan, S.H., M.H., serta Ir. Essy Malays Sari Sakti, M.MSI dari Universitas Persada Indonesia YAI. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borobudur, yakni Endah Retno Asih, Hexa Christyan Putra, dan Rayhan Dava Batubara.
Turut hadir dalam audiensi tersebut mitra PKM dari KISUCI, H. Hayu S. Prabowo dan Suryadi, yang selama ini aktif mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup.
Dalam kesempatan itu, tim PKM menyerahkan dua dokumen utama, yakni Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Cipambuan dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Cipambuan.
Dokumen tersebut disusun sebagai kontribusi akademik dalam mendukung Pemerintah Desa Cipambuan membangun regulasi yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.
Ketua Tim PKM Universitas Borobudur, KMS Herman, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, Universitas Borobudur ingin memberikan kontribusi nyata berupa produk hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Peraturan Desa yang disusun bukan hanya mengatur tata kelola persampahan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup bersih, memperkuat ekonomi sirkular, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, regulasi yang dirancang mengintegrasikan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Desa (KPSD), penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), hingga inovasi Gerakan Sedekah Sampah (Gradasi).
Konsep tersebut dirancang untuk menggabungkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan nilai keagamaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Selama audiensi berlangsung, kedua belah pihak juga membahas berbagai tantangan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Babakan Madang, khususnya Desa Cipambuan. Diskusi mencakup penguatan kelembagaan desa, strategi pemberdayaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana persampahan, hingga pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Babakan Madang memberikan apresiasi terhadap inisiatif Universitas Borobudur yang telah menyusun Naskah Akademik dan Raperdes secara komprehensif. Dokumen tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan regulasi desa sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Ke depan, Desa Cipambuan diharapkan mampu berkembang menjadi desa percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor. Model yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sampah organik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dapat melahirkan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan, aplikatif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
