Dutaswaranews.com,KOTA BEKASI – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi mempertegas sinergi dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, didampingi Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, melakukan kunjungan kerja strategis di wilayah Pondok Gede, Rabu (15/04).
Agenda utama kunjungan ini berfokus pada sosialisasi program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digelar di SMAN 5 Pondok Gede. Selain memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, Menko Pangan juga memaparkan kebijakan strategis terkait ketahanan pangan serta pelestarian lingkungan di lingkungan sekolah.
Usai meninjau implementasi MBG, rombongan bertolak ke Plaza Pondok Gede untuk memantau langsung pelaksanaan pasar murah. Kehadiran pasar murah ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan komoditas pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan menuju Kodim 0507/Bekasi dalam acara Hari Jaminan Ketahanan Pangan (HAJATAN).
Kegiatan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas ojek online, sebagai representasi dukungan lintas sektor terhadap program kedaulatan pangan.
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan komitmen penuh Pemkot Bekasi dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat daerah.
“Sinergi ini bertujuan memastikan program strategis pusat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di Kota Bekasi,” ujar Harris.
Senada dengan hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa stabilitas pangan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Zulkifli.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi program Makan Bergizi Gratis dan penguatan kemandirian pangan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi di wilayah penyangga ibu kota.
(DND/Dokpim/Ans)
