dutaswaranews.com || Kota Bekasi – Ratusan warga RW 005, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, memadati lokasi Reses I Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB, Rizky Topananda, Minggu (15/2/2026).
Di bawah tenda hijau, warga menyampaikan beragam keluhan dan usulan, dengan isu penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur lingkungan menjadi perhatian utama.
Kegiatan reses turut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RW 005 dan RW 006, para Ketua RT, kader PKK, Posyandu, serta anggota DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko. Forum berlangsung interaktif, ditandai dengan dialog terbuka antara warga dan para wakil rakyat.
Rizky Topananda menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang masuk. Menurutnya, reses merupakan momentum strategis untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat di tingkat lingkungan.
“Setiap aspirasi akan kami perjuangkan di DPRD. Jika belum dapat diakomodasi melalui APBD, kami akan berupaya mendorongnya melalui jalur APBN bersama DPR RI,” ujar Rizky.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan, terutama dalam mempercepat realisasi program prioritas, khususnya sektor infrastruktur dasar dan pengendalian banjir.
Sudjatmiko dalam kesempatan yang sama mengingatkan agar setiap komitmen kepada masyarakat disampaikan secara realistis.
“Jangan ada harapan palsu. Aspirasi harus ditindaklanjuti dengan integritas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Sejumlah aspirasi yang mencuat meliputi pengadaan mobil ambulans lingkungan, solusi bagi area pemakaman terdampak banjir Kali Bekasi, pembangunan dan penguatan turap Kali PJT II, normalisasi drainase, pemasangan jembatan (uditch) sebagai akses warga, hingga pembangunan polder di beberapa RT.
Menanggapi hal tersebut, Rizky memastikan isu banjir menjadi fokus utama.
“Mayoritas usulan warga terkait infrastruktur pengendalian banjir. Ini menjadi prioritas perjuangan kami ke depan,” katanya usai kegiatan.
Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme konstitusional wakil rakyat dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.
