dutaswaranews.com | Kota Bekasi – Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 yang juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, didampingi Sekretaris Panitia Wahyu Gusnanda, Tim Khusus Seminar Michael Lengkong, serta Koordinator Acara Ferri Haras. Pertemuan ini membahas kesiapan pelaksanaan HPN yang dijadwalkan berlangsung pada 7–9 Mei 2026 di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Kota Bekasi.
Dalam paparannya, Ade Muksin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HPN tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi bagi insan pers di Bekasi Raya.
“HPN ini menjadi wadah mempererat kebersamaan wartawan lintas organisasi, media, dan komunitas dalam semangat profesionalisme serta kebebasan pers yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Sejumlah agenda telah disiapkan dalam perhelatan tersebut, antara lain seminar jurnalistik dan keterbukaan informasi publik, kegiatan sosial seperti donor darah dan santunan anak yatim, hingga puncak acara berupa pemberian penghargaan kepada tokoh serta lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap perkembangan dunia pers.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Nadih Arifin serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Fitri Anti Ningsih, menyambut positif rencana tersebut.
Ia menilai kegiatan HPN memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers.
“Pers berperan penting sebagai kontrol sosial sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh kegiatan yang dapat memperkuat sinergi tersebut,” kata Bobihoe.
Mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju”, HPN Bekasi Raya 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mendorong peran pers dalam pembangunan daerah serta menjaga iklim demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
