dutaswaranews.com, Kota Bekasi – Ribuan warga Kota Bekasi memadati Kantor Pos Indonesia (Persero) Kota Bekasi pada Selasa (30/12/2025) untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahun 2025. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp900 ribu.
Salah satu warga Bekasi utara, Abdul mengungkapkan rasa terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, bantuan ini sangat sangat berarti bagi kami untuk kebutuhan sehari-hari, ” ungkapnya.
Abdul berharap, kepada pemerintah pusat maupun Kota Bekasi,terkait kebijakan atau program bantuan sosial, agar terus berkesinambungan.
Program bantuan sosial tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra resmi penyaluran di lapangan.
Sejak pagi hari, antrean warga tampak mengular di halaman Kantor Pos. Petugas melakukan proses verifikasi data secara ketat dengan mencocokkan identitas penerima manfaat sebelum bantuan disalurkan. Warga diwajibkan membawa KTP elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK) asli sebagai syarat utama pencairan bantuan.
Dalam pemberitahuan resmi yang diterima warga, Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa penerima yang namanya tercantum telah ditetapkan berhak memperoleh dana BLTS Kesra Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemensos juga menegaskan sejumlah ketentuan penting bagi penerima manfaat. Dana BLTS Kesra tidak diperkenankan digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, maupun narkotika. Selain itu, penyaluran bantuan dilakukan tanpa potongan dalam bentuk apa pun.
“Apabila terdapat pemotongan dana bantuan oleh pihak mana pun, masyarakat diminta segera melapor,” demikian tertulis dalam pengumuman resmi.
Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp PT Pos Indonesia di nomor 0812-2333-0332 atau Command Center Kementerian Sosial RI di nomor 171 dengan melampirkan bukti pendukung.
Penyaluran BLTS Kesra ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya menjelang akhir tahun 2025. Pemerintah memastikan bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan diterima penuh oleh warga yang berhak.
